Minggu, 22 Mei 2011

System Pemilihan Umum

System pemilihan umum yang diterapkan diberbgai Negara antara yang satu dengan yang lain berbeda.

- System Distrik
System pemilihan ini, dimana Negara terbagi dalam daerah-daerah bagian pemilihan yang jumlahnya sama dengan anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Dalam system distrik hanya diwakili oleh satu orang dengan suara mayoritas.
Kelebihan dalam system distrik ini adalah : rakyat mengenal baik orang yang mewakili daerah , wakil setiap distrik sangat mengenal daerah dan kepentingan rakyat, adanya hubngan yang erat antara wakil distrik dengan rakyatnya, wakil distrik sangat memperhatikan dan memperjuangkan distriknya.
Sedangkan kekurangannya adalah : suara dari peserta pemilu yang kalah akan hilang, meskipun partai besar berkuasa jika satu distrik kalah dalam pemilu suaranya tidak terwakili, wakil rakyat yang menang dalam satu distrik lebih memperhatikan distriknya kadang-kadang mengabaikan kepentingan nasional, golongan minoritas kurang terwakili.

- Sistem proporsional
Setiap Organisasi Peserta Pemilu akan memperoleh sejumlah kursi parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh diseluruh wilayah Negara.
Kelebihannya adalah : lebih demokratis karena semua partai dapat terwakili diparlemen, ridak ada suara yang hilang karena semua digabung secara nasional, badan perwakilan rakyat benar-benar menjadi wadah dan aspirasi seluruh rakyat.
Adapun kekurangannya : peranan pemimpin partai sangat menentukan dalam menetapkan daftar calon badan perwakilan rakyat, calon-clon yang diikutsertakan dalam pemilu kurang/tidak dikenal oleh pemilih, wakil-wail rakyat yang duduk dipusat kurang memahami dan memperhatikan kepentingan daerah.

- System gabungan
System gabungan merupakan system yang menggabungkan antara system distrik dan system proposional. System ini membagi wilayah Negara dalam beberapa pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang melainkan diperhitungkan dalam jumlah kursi yang dibagi.

Peranan Partai Politik

Menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai politik adalah organisasi atau golongn yang berusaha untuk memperleh dan menggunakan kekuasaan.

Menurut Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat.

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya.

Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan Negara, sekaligus sebagai sarana kondensasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional.

Di Negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat dalam aktivitas partai politik mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum.

Sosialisasi Politik

Banyak ilmuwan politik yang menemukan hakitat pengertian dan batasan sosialisasi politik yang satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Berikut ini adalah nama tokoh dan pendapatnya mengenai social politik.

- David F. Aberle
Dalam “Cultur and Socilization” menyatakan baha sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi social atau aspek-aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu-individu ketrampilan-ketrmpilan, motif-motif, dan sikap-sikap yang perlu menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus ters dipelajari.
- Richad E. Dawson dkk
Sosialisasi politik sebagai suatu pewarisna pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga Negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.
- Alfian
Pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu system politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dri penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politi baru yang mendukung system politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.

Tipe-Tipe Budaya Politik

a. Model masyarakat industrial
Dalam system ini terdapat banyak aktivis politik yang akan menjamin adanya kompetensi Partai-partai politik dan kehadiran dari pemberi suara yang besar. Selain itu, terdapat banyak public peminat politik yang selalu mendiskusikan secara kritis moral-moral kemasyarakatan dan pemerintahan. Termasuk didalamnya, kelompok-kelompok yang selalu mengusulkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru dan melindungi kepentingan khusus mereka.

b. Model system otoriter
Dalam model ini terdapat beberapa kelompok masyarakat yang memiliki sikap politik berbeda.
- Kelompok organisasi politik dan partisipan, seperti mahasiswa, kaum intelektual, berusaha menentang dan mengubah system melalui tindakan persuasive atau proses yang agresif.
- Kelompok terhormat, seperti pengusaha, agamawan, dan tuan tanah , mendiskusikan masalah pemerintahan dan aktif dalam lobbying.
- Sebagian masyarakat hanya sebagai subyek yang pasif, mengkui pemerintah dan tunduk padanya, tttetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan.
- Posisi petani dan buruh tani, kecil sekali keterlibatannya dalam system politik.

c. Model system demokrasi praindustrial
Dalam model ini menampilkan :
- Kelompok partisipan dari professional terpelajar, usahawan, dan tuan tanah sedikit sekali jumlahnya.
- Sebagaian warga negaranya adalah pegawai, buruh, dan petani bebas yang secra langsung terkena system perpajakan dan kebijakan pemerintah.
- Kelompok terbesar adalah buruh tani yang buta huruf yang sangat kecil keterlibatannya dalam kehidupan politik

Budaya Politik

Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau Negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan.

Menurut Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Gabril A. almond dan Sidney Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga Negara terhadap system politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peran warga Negara yang ada dalam system itu.

Menurut Rusadi Sumintapura, menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah polah tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu system politik.

Almond dan verba melihat bahwa dalam pemandangan tentang objek politik , terdapat komponen kognitif, afektif, dan evaluative mengukur bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap system politik.

Sistem politik

System politik penting untuk dipelajari karena system politik merupakan bagian dari system social yang dapat dipergunakan untuk melakukan interaksi social.
Menurut Sukarna, dalam bukunya Sistem Politik Indonesia system politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan disalam Negara, mempertahankan kekuasaan didalam Negara, mengatur hubungan antara Negara dengan Negara atau dengan rakyatnya.

Suatu system politik harus mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kehidupan, langgeng dan berkelanjutan, serta mempunyai dorongan alamiah bertahan dalam segala kondisi lingkungan yang menekannya.

Setiap system politik setidaknya mencakup faktor-faktor berikut:
a. Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik kedalam maupun keluar.
b. Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan.
c. Penggunaan kewenangan antarkekuasaan, baik secara sah maupun tidak.

Bicara system politik sama halnya dengan bicara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah.